BTNGM Menghadiri Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Sleman

Pada Kamis, 22 Januari 2026, Bupati Sleman Harda Kiswaya menerima kunjungan Komisi VIII
DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sleman. Kunjungan ini
turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, BNPB, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi
Panti Indrayanti, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiyarto, jajaran Pemkab Sleman,
Kepala BTNGM, Kepala BPPTKG, serta Kepala Stasiun Klimatologi dan Stasiun Meteorologi
BMKG.
Dalam sambutannya, Bupati Sleman menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momen
penting untuk memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya terkait ancaman Gunung
Merapi. Ia menjelaskan bahwa Sleman memiliki berbagai potensi bencana, mulai dari erupsi
Merapi dan lahar dingin, gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga cuaca ekstrem. Tantangan
yang dihadapi antara lain penguatan mitigasi yang adaptif, peningkatan kesiapsiagaan
masyarakat, penanganan darurat yang cepat dan terintegrasi, serta perlunya kolaborasi lintas
sektor, terutama dalam pengelolaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti memaparkan karakteristik kebencanaan di
wilayah DIY serta kesiapan penanggulangan bencana, baik sebelum maupun setelah kejadian.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiyarto yang
menjelaskan kondisi kebencanaan dan upaya penanganan bencana di Kabupaten Sleman.
Mewakili Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah
Kabupaten Sleman dan Pemerintah DIY atas upaya penanggulangan bencana yang telah
memperhatikan kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Ia juga mendorong
penguatan rantai pasok logistik serta pembangunan gudang logistik untuk mendukung
penanganan bencana yang lebih optimal.
Pada kesempatan ini, dilaksanakan penyerahan cinderamata dari Komisi VIII DPR RI kepada
Bupati Sleman. Kemudian dilanjutkan penyerahan bantuan logistik kepada Pemerintah
Kabupaten Sleman dan kepada Pemerintah D.I. Yogyakarta, oleh Kementerian Sosial. Selain itu,
BNPB juga menerima dukungan bantuan logistik dan peralatan.